Kontroversi Keputusan Kemenag "200 muballigh"

Keputusan Kementrian Agama dalam mengeluarkan surat rekomendasi untuk 200 Muballigh atau ustadz penuh dengan kontroversi. apalagi ada beberapa ustadz yang selama ini viral di media sosial bahkan sampai dikontrak media televisi nasional tidak dicantumkan. seperti Ustad Adi Hidayat, Ustadz Abdussomad, Ustadz Hanan Attaki, Ustadz Felix dan sebagainya.

sebelumnya saya apresiasi dengan keputusan Kemenag ini, dengan unsur nasionalisme sebagai salah satu kriteria penilaian, diharapkan akan memunculkan para pendakwah yang mennyebarkan Islam sebagai agama bangsa yang tidak melanggar konstitusi negri. Sehingga menyebarkan ajaran islam yang tidak bertentangan undang-undang. Apalagi keputusan ini dikeluarkan di saat viral nya isu terorisme. Yang disinyalir terorisme itu lahir karena pemahaman Islam yang menyimpang. Karena isu ini lah yang dikira oleh sebagian manusia, bahwa ajaran islam tidak bersinergi dengan konstitusi Indonesia.

Namun di lain sisi, saya menaruh tanda Tanya, curiga bahkan kekecewaan.

1.     Kenapa para muballigh yang mendakwahkan sunnah tidak dimasukkan? Padahal dakwah sunnah di Indonesia sudah mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat. Karena masyarakat sudah mulai sadar dan kritis, mana ajaran agama yang sesuai dengan tuntunan nabi dan mana tradisi nenek moyang. hal ini justru didukung oleh founding father atau orang nomor 1 dalam sejarah Indonesia, yaitu Ir. Soekarno. menurut beliau, jika bangsa dan agama Islam ingin majutidak cuma kembali ke Qur'an dan Hadits, tapi mengintegrasikan Qur'an dan Hadits dengan pengetahuan modern atau sains atau ilmiah. (baca selengkapnya di sini)
Dalam hal ini salafi dengan para penda’I nya berdiri di barisan terdepan. Dan sayangnya, sepengathuan saya tidak ada satu pun ustadz salafi yang masuk ke daftar itu. Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan, “ada apa?”. Padahal ajaran salafi sangat antipati dengan  terorisme. Salafi berdakwah sesuai dengan tuntunan Rasullah yaitu dengan kehalusan. Sebagai bukti, banyak sekali preman bertato yang bertaubat dan aktif di kajian mereka, sehingga disebut dengan istilah hijrah. (perlu digaris bawahi, saya bukan membela salafi,  karena saya bukan bagian dari mereka, tapi saya berusaha menilai secara komprehensif)

2.     Dari poin no.1 saya menjadi curiga, apa karena mayoritas dari anggota Kemenag adalah ormas besar seperti Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, sehingga menafikan atau meniadakan peran da’I yang di luar ormasnya. Padahal di luar  kedua ormas tersebut, banyak sekali da’I yang berdakwah di media social, media televise, di pesantren, di pelosok negri bahkan sampai di penjuru dunia. Dan tidak semua mereka berasal dari kedua ormas besar itu, ada yang dari FPI, Persis, LDII, Lemkari, Wahidiyah, dan sebagainya. Kenapa mereka tidak dimasukan ke dalam 200 muballig terekomendasi.

3.     Kenapa Ustadz Hanan, Ust Adi Hidayat, Bahtiar Nasir, Buya Yahya, Ustad Abdussomad, dsb yang saya sebut mereka adalah ustadz moderat. Yang ketika dakwah tidak mudah membid’ahkan juga tidak membawa nama ormas. Masih saja tidak terdaftar di 200 itu. Apa karena mereka tidak mendaklarasika dirinya sebagai bagian dari ormas? Sehingga dakwah mereka selama ini tidak sesuai dengan Konstitusi Indonesia?. Nama ustad di atas sudah tidak bisa diragukan lagi kredibilitasnya, ketika rezim tidak mengakui, rakyat justru memuji. Ketika negara menganggap mereka ustadz durhaka, dunia justru selalu mengharap kehadiranya.

4.     Indonesia adalah Negara sekuler, yaitu memisahkan agama dari Negara. Terlepas dari perbedaan definisi Negara sekuler, saya tegaskan, Indonesia bukan lah Negara khilafah. Dimana urusan agama dikendalikan oleh rexim. Keputusan kemenag ini tidak lah konsisten dengan identitas Indonesia itu sendiri sebagai Negara sekuler. Soal agama, soal dakwah biarlah rakyat dan agama yang mengaturnya, pemerintah hanya bersifat controlling. Bukan membuat regulasi yang menuai kontroversi dan konfontrasi. Sehingga kemenag terkesan tidak menghargai bahkan mencurigai muballigh di luar 200 nama itu.

5.     Kenapa sebelumnya Kemenag tidak mensosialisasikan tentang akan diadakanya “seleksi penerimaan muballigh Nasional, kuota terbatas! Hanya 200”. Terkait 3 kriteria penilaian, publik pun masih bingung bagaimana teknis, siapa yang menilai, berapa hasil akhir dan berapa ribu muballigh yang dinilai sehingga memutuskan 200 yang lolos penilaian.

Demikian pendapat saya, semoga tanda Tanya dan curiga saya tidaklah benar. Pemerintah berniat baik, kita sebagai masyarakat pun berniat baik. Semua itu karena masalah komunikasi, duduk bermusyawarah untuk berdiskusi sebelum menjadi regulasi.

Bandung, 23 Mei 2018